Fresh Test - "Improvement Data Quality Through Compliance Of Membership Law And Regulation"

40 Questions | Total Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
Fresh Test - "Improvement Data Quality Through Compliance Of Membership Law And Regulation" - Quiz

Pertemuan Nasional Penguatan Pemahaman Kebijakan Administrasi Kepesertaan dan Database Peserta


Questions and Answers
  • 1. 
    Peserta PBPU/BP dengan tunggakan iuran dan berubah status kepesertaan sebagai PBI APBD, dapat kembali sebagai PBPU/BP setelah
    • A. 

      6 bulan dengan wajib melunasi tunggakan iuran apabila akan kembali menjadi Peserta PBPU/BP

    • B. 

      6 bulan tetapi tidak wajib melunasi tunggakan iuran apabila akan kembali menjadi Peserta PBPU/BP

    • C. 

      12 bulan dengan wajib melunasi tunggakan iuran apabila akan kembali menjadi Peserta PBPU/BP

    • D. 

      3 bulan dengan wajib melunasi tunggakan iuran apabila akan kembali menjadi Peserta PBPU/BP

  • 2. 
    Salah satu mekanisme Pendaftaran bayi baru lahir bagi Peserta PBPU, BP, dan PPU (anak keempat dan seterusnya) sesuai Perpres 82 tahun 2018 adalah
    • A. 

      Bayi baru lahir dari ibu yang telah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilahirkan

    • B. 

      Bayi baru lahir dari ibu yang telah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan

    • C. 

      Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilahirkan

    • D. 

      Pendaftaran bayi baru lahir dilakukan selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari setelah HPL

  • 3. 
    Pernyataan yang tidak tepat untuk Anak PPU yang sudah diluar tanggungan akan dialihkan menjadi Peserta PBPU adalah
    • A. 

      Anak dengan kriteria: Sudah berusia 25 tahun, Berusia ≥ 21 tahun namun tidak bersekolah, anak yang sudah bekerja dan anak yang sudah / pernah menikah, tidak menjadi tanggungan PPU dan dapat dialihkan menjadi PBPU

    • B. 

      Perubahan status anak yang sudah diluar tanggungan Peserta PPU menjadi PBPU dilakukan oleh yang bersangkutan atau salah satu anggota keluarga  yang tercantum dalam Kartu Keluaga

    • C. 

      Hak kelas rawat yang dipilih harus sama dengan hak kelas rawat orang tua yang terdaftar sebagai PPU

    • D. 

      Dalam hal peralihan dilakukan selambat-lambatnya (N+1) sejak status PPU dinyatakan non aktif, maka Status Peserta langsung aktif (tanpa menunggu 14 hari)

  • 4. 
    Apabila Pemberi Kerja secara nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, maka kebijakan yang berlaku di BPJS Kesehatan adalah seperti dibawah ini, kecuali
    • A. 

      Pendaftaran Pekerja BU secara perorangan sebagai Peserta JKN ditangguhkan

    • B. 

      Pekerja yang bersangkutan didaftarkan sebagai Peserta PBPU

    • C. 

      Penegakkan Kepatuhan kepada BU untuk mendaftarkan seluruh karyawannya

    • D. 

      Perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk penegakkan kepatuhan dalam hal pemberian sanksi adminsitrasi publik

  • 5. 
    Identitas Peserta bagi bayi baru lahir yang belum memiliki NIK (usia sampai dengan 3 bulan) adalah
    • A. 

      Kartu Indonesia Sehat

    • B. 

      E-ID

    • C. 

      KIS Digital

    • D. 

      Kartu Sementara

  • 6. 
    Kewajiban melunasi tunggakan bagi peserta PBPU menunggak yang dialihkan menjadi peserta PPU BU paling lama adalah
    • A. 

      12 Bulan

    • B. 

      3 Bulan

    • C. 

      6 Bulan

    • D. 

      9 Bulan

  • 7. 
    Terhadap Peserta PBPU ke PPU yang tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi tunggakan iuran paling lama 6 (enam) maka wajib melunasi tunggakan iuran sebelum
    • A. 

      Mendapatkan pelayanan pada FKTP

    • B. 

      Mendapatkan pelayanan pada FKRTL

    • C. 

      Mendapatkan pelayanan pada kasus katastropik

    • D. 

      Mendapatkan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan

  • 8. 
    Khusus penonaktifan Peserta untuk kasus PHK hanya dapat dilakukan oleh
    • A. 

      Peserta PHK

    • B. 

      Pemberi kerja (PIC/HRD) BU

    • C. 

      Dinas Tenaga Kerja

    • D. 

      Serikat Pekerja

  • 9. 
    Yang bukan kriteria PHK yang dijamin selama 6 (enam) bulan tanpa mengiur adalah
    • A. 

      PHK yang sudah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial dibuktikan dengan putusan/akta Pengadilan Hubungan Industrial

    • B. 

      PHK karena penggabungan perusahaan dibuktikan dengan akta notaris

    • C. 

      PHK karena perusahaan mempunyai hutang, dibuktikan dengan putusan dari pengadilan

    • D. 

      PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja dibuktikan dengan surat dokter

  • 10. 
    Kepesertaan bagi PBPU yang berada di luar negeri, diatur sebagai berikut, kecuali
    • A. 

      Mengajukan penonaktifan sementara selama masa tugas diluar negeri dengan menunjukan asli visa

    • B. 

      Pengajuan penonaktifan dan pendaftaran dilakukan oleh anggota keluarga yang sah dari Peserta yang terdapat dalam KK

    • C. 

      Melampirkan copy surat izin tinggal diluar negeri serta membayar seluruh tunggakan iuran sampai dengan bulan lapor

    • D. 

      Telah menyelesaikan tugas belajar/pertukaran pelajar; berhenti bekerja di luar negeri, tidak wajib mengaktifkan kembali kepesertaaan JKN-KIS

  • 11. 
    Pasangan suami istri yang masing-masing merupakan Pekerja maka keduanya wajib didaftarkan sebagai Peserta PPU oleh masing-masing Pemberi Kerja dan membayar iuran, perlakuan untuk anak pasangan tersebut adalah
    • A. 

      Dapat didaftarkan pada salah satu orang tuanya

    • B. 

      Didaftarkan sebagai anak dari Suami

    • C. 

      Didaftarkan sebagai anak dari Istri

    • D. 

      Didaftarkan pada salah satu orang tuanya yang memiliki kelas perawatan tertinggi

  • 12. 
    Bagi anak ke 4 dan seterusnya Peserta PPU yang lahir sejak tanggal 18 Desember 2018 dengan mekanisme pembayaran nominal (bukan 1%) maka
    • A. 

      Iuran bayi baru lahir terbentuk sejak bulan didaftarkan

    • B. 

      Iuran bayi baru lahir terbentuk sejak bulan dilahirkan

    • C. 

      Iuran bayi baru lahir terbentuk sejak 28 hari bayi dilahirkan

    • D. 

      Iuran bayi baru lahir terbentuk sejak 3 (tiga) hari bayi dilahirkan

  • 13. 
    Peserta PHK yang melapor diaktivasi, maka status aktivasinya berlaku sejak Peserta melapor sampai dengan
    • A. 

      Satu bulan sejak pelaporan

    • B. 

      Akhir bulan berjalan

    • C. 

      6 (enam) bulan

    • D. 

      3 (tiga) bulan

  • 14. 
    Peserta yang keluar negeri selama 6 bulan berturut-turut dan ketika kembali ke Indonesia tidak langsung melapor, maka ketika Peserta melapor dikenakan kewajiban
    • A. 

      Membayar iuran sejak bulan kedatangan ke Indonesia

    • B. 

      Membayar iuran sejak bulan pelaporan ke BPJS Kesehatan

    • C. 

      Tidak ada kewajiban untuk melapor ke BPJS Kesehatan

    • D. 

      Membayar iuran sejak bulan keberangkatan keluar negeri

  • 15. 
    Kebijakan Pendaftaran awal bagi bayi baru lahir sejak 18 Desember 2018 untuk Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Non UHC dan Non Kuota adalah
    • A. 

      Didaftarkan disegmen Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan iuran ditagihkan sejak bulan bayi dilahirkan

    • B. 

      Didaftarkan disegmen Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan iuran ditagihkan sejak didaftarkan

    • C. 

      Didaftarkan sebagai Peserta PBPU Kelas III dengan iuran ditagihkan sejak bulan bayi dilahirkan

    • D. 

      Didaftarkan sebagai Peserta PBPU dengan iuran ditagihkan sejak bulan bayi dilahirkan

  • 16. 
    SLA pencetakan kartu peserta secara kolektif untuk jumlah 351 sampai dengan 1.000 jiwa adalah
    • A. 

      3 Hari Kerja

    • B. 

      5 Hari Kerja

    • C. 

      7 Hari Kerja

    • D. 

      14 Hari Kerja

  • 17. 
    Berdasarkan PMK 88/2018 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang dapat mendaftarkan anggota keluarga yang lain 1% adalah
    • A. 

      Pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, prajurit, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, anggota Polri, PNS Polri, dan PNS Daerah

    • B. 

      Pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, prajurit, PNS Kementerian Pertahanan , anggota Polri, PNS Polri, dan PNS Daerah

    • C. 

      Pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, prajurit, PNS Kementerian Pertahanan , anggota Polri, PNS Polri, dan BUMN

    • D. 

      Pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, PNS Pusat, prajurit, PNS Kementerian Pertahanan , anggota Polri, PNS Polri, dan PNS Daerah

  • 18. 
    Berikut adalah tata cara pengarsipan formulir Daftar Isian Registrasi Peserta, Daftar Isian Tambahan Keluarga, dan Daftar Isian Perubahan Data Peserta kecuali
    • A. 

      Peserta PPU Penyelenggara Negara diarsipkan per dati2 dan per satuan kerja

    • B. 

      Peserta PPU Non Penyelenggara Negara diarsipkan berdasarkan Badan Usaha

    • C. 

      Peserta PBPU dan Bukan Pekerja diarsipkan per tanggal pendaftaran

    • D. 

      Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah diarsipkan per satker di dati II

  • 19. 
    Proses peralihan peserta terdaftar pada FKTP yang sudah tidak bekerjasama kepada FKTP pengganti tanpa enrollment berlaku apabila
    • A. 

      Praktik Dokter meninggal dunia

    • B. 

      Karena pemekaran wilayah

    • C. 

      FKTP tidak lulus rekredensialing

    • D. 

      Surat Ijin Operasional (SIO) FKTP sudah tidak berlaku

  • 20. 
    Masa berlaku kepesertaan PPNPN dalam Aplikasi Kepesertaan adalah
    • A. 

      Tidak ada masa berlaku

    • B. 

      Sesuai Kesepakatan dengan Satuan Kerja

    • C. 

      1 (Satu) tahun anggaran

    • D. 

      1 (Satu) bulan

  • 21. 
    Perubahan segmen/ status kepesertaan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pada setiap bulan, dengan ketentuan
    • A. 

      Peserta PBPU yang baru mendaftar dengan status penangguhan peserta dan belum mebayar iuran pertama dapat dialihkan menjadi peserta PPU PN sebelum tanggal cut off setiap bulannya

    • B. 

      Peserta PBPU yang baru mendaftar dengan status penangguhan peserta dan belum mebayar iuran pertama dapat dialihkan menjadi peserta PPU BU sebelum tanggal cut off setiap bulannya

    • C. 

      Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang belum aktif dengan TMT tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya (cut off) dapat dialihkan menjadi PPU PN sebelum tanggal cut off pada bulan berjalan

    • D. 

      Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang belum aktif dengan TMT tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya (cut off) dapat dialihkan menjadi PBPU sebelum tanggal cut off pada bulan berjalan

  • 22. 
    Jenis yang bukan Pengurangan Peserta PBI Jaminan Kesehatan
    • A. 

      Meninggal Dunia

    • B. 

      Peserta Mampu

    • C. 

      Peserta Ganda

    • D. 

      Bayi Baru Lahir

  • 23. 
    Status kepesertaan yang masuk dalam kategori Administrasi, kecuali
    • A. 

      Anak PPU usia > 21 s.d 25 Tahun

    • B. 

      90 Tahun

    • C. 

      Anak PPU usia > 25 Tahun

    • D. 

      Veteran 85 Tahun

  • 24. 
    Pergantian FKTP peserta dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang 3 bulan dengan kondisi, kecuali
    • A. 

      Pindah Domisili dengan dibuktikan surat keterangan kerja

    • B. 

      Penugasan Dinas / pelatihan dengan dibuktikan surat keterangan penugasan atau pelatihan

    • C. 

      Peserta akibat redistribusi FKTP yang berkeberatan

    • D. 

      Peserta yang pindah alamat tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan domisili

  • 25. 
    Username Aplikasi Kepesertaan tidak diperuntukan bagi
    • A. 

      Kepala Cabang

    • B. 

      Kepala Bidang KPP

    • C. 

      Staf Kepesertaan dan Perluasaan Kepesertaan

    • D. 

      Kepala Kantor Kabupaten/Kota

Back to Top Back to top