Sebuah Kuis Tentang Konstitusi Dan Politik Indonesia.

19 Questions | By Azisichaeci | Last updated: Mar 17, 2022 | Total Attempts: 139

Questions

Settings

Create your own Quiz

Sebuah Kuis Tentang Konstitusi Dan Politik Indonesia. - Quiz

Kuis ini ada pada istilah politik dan konstitusional indonesia. Ikuti kuis ini untuk menguji pengetahuan Anda. Semua yang terbaik.

Questions and Answers

1.

1. Pedoman yang dipakai untuk mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara di berbagai aspek kehidupan disebut . .
- A.
  
  A. konvensi
- B.
  
  B. konsitusi
- C.
  
  C. hukum dasar
- D.
  
  D. dasar negara
2.
Perhatikan rumusan dasar negara berikut ini !
1. Kebangsaan atau nasionalisme
2. Kemanusiaan atau internasionalisme
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Rumusan dasar negara tersebut dikemukakan oleh . . . .
- A.
  
  A. Ir.Soekarno
- B.
  
  B. Prof.Dr.Soepomo
- C.
  
  C. Drs.Moh Hatta
- D.
  
  D. Mr.Muhammad Yamin
3.

3. Perhatikan konsep berikut ! Janji Kemerdekaan Jepang – Dibentuknya BPUPKI – Sidang BPUPKI (| agenda ? ) (|| agenda ?) Berdasarkan konsep tersebut perumusan pancasila dilakukan pada sidang . . . . dengan agenda . . . .
- A.
  
  A. pertama,perumusan hukum dasar
- B.
  
  B. pertama,perumusa dasar negara
- C.
  
  C. kedua,perumusan dasar negara
- D.
  
  D. kedua,perumusan hukum dasar negara
4.

4. Bangsa Indonesia yang diwakili oleh anggota BPUPKI telah membuat konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia. Konsensus nasional yang dimaksud adalah pengambilan dasar negara dari . . . .
- A.
  
  A. Konsitus RIS
- B.
  
  B. Piagam JAKARTA
- C.
  
  C. Pembukaan UUD 1945
- D.
  
  D. Mukadimah UUDS 1950
5.

5. Dalam pembahasan dasar negara terdapat beberapa rumusan yang diusulkan para tokoh pendiri Indonesia. Salah satunya adalah rumussan yang diajukan pada tanggal 1 juny 1945 , yaitu . . . .
- A.
  
  A. Peri kebangsaan , peri kemanussiaan , peri ketuhanan , peri kerakyatan , kesejahteraan rakyat
- B.
  
  B. Persatuan , kekeluargaan , keseimbangan lahir dan batin , musyawarah , keadilan rakyat
- C.
  
  C. Kebangsaan atau nasionalisme , kemmanusiaan atau internasionalisme , mufakat atau demokrasi , kesejahteraan sosial , ketuhanan yang berkebudayaan .
- D.
  
  D. Ketuhanan yang maha esa , peri kemanusiaan , kebangsaan , kerakyatan , keadilan sosial
6.

6. Perhatikan cuplikan perumusan dasar negara berikut ini ! Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta menimbulkan reaksi dari warga Indonesia Timur. Salah satu perwakilan mereka , J. LATUHARHARY, menemui Bung Hatta dan menyampaikan aspirasi tersebut. Bung Hatta selanjutnya menemui tokoh islam di PPKI. Bung Hatta mengusulkan agar tujuh kata pada sila pertama tersebut dihapus. Setelah didiskusikan, akhirnya disepakati rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhan Yang Maha Esa . Berikut ini semangat dan komitmen para pendiri negara yang terdapat dalam cuplikan perumusan dasar negara di atas, kecuali . . . .
- A.
  
  A. Nasionalis
- B.
  
  B. Persatuan
- C.
  
  C. Toleransi
- D.
  
  D. Ptriotis
7.

7. Semangat dan komitmen para pendiri bangsa yang sesuai dengan pelaksanaannya ditunjukkan oleh kolom . . . .
- A.
  
  A. Komitmen persatuan , Pelaksanaan diubahnya perumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang maha esa .
- B.
  
  B. Komitmen musyawarah , Pelaksanaan mengabaikan keinginan untuk mendirikan negara berbasis agama demi bersatunya wilayah Indonesia .
- C.
  
  C. Komitmen nasionalis , Pelaksanaan mengorbankan waktu , pikiran , dan tenaga untuk merumuskan dasar negara Indonesia .
- D.
  
  D. Komitemen toleransi , Pelaksanaan terbuka terhadap pendirian pihak lain .
8.

8. Berikut ini yang menjadi latar belakang pembentukan panitia kecil pada berakhirnya sidang | BPUPKI adalah . . .
- A.
  
  A. Pendudukan jepang melemah di tanah air
- B.
  
  B. Segera dilangsungkannya sidang || BPUPKI
- C.
  
  C. Belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara
- D.
  
  D. Aksi protes yang dilakukan dari Indonesia Timur tentang rancangan dasar negara
9.
9. Perhatikan pernyataan berikut ini !
1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan undang-undang dasar
3. Undang-undang dasar atau batang tubuh
4. Pengesahan dasar negara Indonesia
5. Pengesahan hukum dasar negara
Isi laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 14 juli 1945 terdapat pada nomor . . . .
- A.
  
  A. 1),2),dan 3)
- B.
  
  B. 1),2),dan 4)
- C.
  
  C. 2),3),dan 4)
- D.
  
  D. 2),3), dan 5)
10.

10. Dasar negara Indonesia dapat terwujud atas kerja keras para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun peran Drs.Mohammad Hatta dalam perumusan dasar negara adalah . . .
- A.
  
  A. Menjadi ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar
- B.
  
  B. Memprakarsai pelaksanaan sidang kedua BPUPKI
- C.
  
  C. Mengajukan usulan rumusan dasar negara
- D.
  
  D. Mengadakan lobi dengan PPKI
11.

11. Pasal 29 ayat (2) 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara , yaitu. . . .
- A.
  
  A. Pancasila harus mewarnai setiap hukum , baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis
- B.
  
  B. Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan
- C.
  
  C. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
- D.
  
  D. Pancasila dijabarkan dalam hukum dasar negara
12.

12. Dalam musyawarah desa , Pak Budi sebagai kepala desa memberikan usul untuk melakukan kerja bakti membersihkan selokan.Selokan perlu diperdalam agar air hujan tidak menggenag danmenimbulkan banjir. Pak Santo kurang setuju dengan usul Pak Budi, sedangkan sebagian besar warga setuju usul Pak Budi memberikan banyak manfaat. Untuk menyikapi hal ini Pak Santo harus . . . .
- A.
  
  A. Menolak pendapat orang lain
- B.
  
  B. Tidak mengacuhkan pendapat orang tersebut
- C.
  
  C. Memutuskan untuk meninggalkan ruangan
- D.
  
  D. Mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain
13.

13. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah kepada DPR untuk disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Akhirnya, RUU tersebut direvisi dan dijukan kembali pada masa sidang berikutnya. Hal ini menunjukkan peran Pancasila sebagai . . . .
- A.
  
  A. Dasar hukum
- B.
  
  B. Hukum tertinggi
- C.
  
  C. Hukum dasar negara
- D.
  
  D. Papan uji bagi perundang-undangan Indonesia
14.

14. Pada tanggal 18 agustus 1945 hukum dasar negara Indonesia telah disahkan. Akibat hukum yang timbul dari fakta tersebut bagi Pancasila adalah . . . .
- A.
  
  A. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara digantika oleh UUD 1945
- B.
  
  B. Disahkan pula rumusan pancasila sebagai hukum dasar negara
- C.
  
  C. Pancasila dalam piagam jakarta tidak berlaku lagi
- D.
  
  D. Disahkan pula pancasila sebagai dasar negara
15.

15. Perhatikan Pembukaan UUD 1945 berikut ini ! “. . .maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam undang-undang dasar negara Indonesia , yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat , dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradap , persatuan Indonesia,dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Cuplikan pembukaan UUD 1945 tersbut menunjukkan kedudukan pancasila sebagai ......
- A.
  
  A. Hukum dasar negara
- B.
  
  B. Dasar negara Indonesia
- C.
  
  C. Identitas bangsa Indonesia
- D.
  
  D. Sumber dari segala sumber hukum
16.

16. Pasangan landasan hukum yang sesuai dengan isinya ditunjukkan oleh kolom . . . .
- A.
  
  A. Landasan hukum pembukaan UUD 1945 , isi rumusan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
- B.
  
  B. Landasan hukum dekrat presiden 5 juli 1959 , isi berlakunya kembali UUD 1945
- C.
  
  C. Landasan hukum instruksi presiden nomor 12 tahun 1968 , isi pembukaan pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh pancasila
- D.
  
  D. Landasan hukum ketetapan MPR nomor XVII/MPR/ 1998 , isi susunan dan kedudukan MPR dan DPR
17.

18. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti, penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedudukan pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai . . . .
- A.
  
  A. Dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum
- B.
  
  B. Ideologi negara yang merupakan pemberi arah dan tujuan yang dicita-citakan
- C.
  
  C. Hukum dasar negara sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan republik Indonesia
- D.
  
  D. Pandangan hidup bangsa yang memberi cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi segala masalah
18.

19. Berikut ini perwujudan peran pancasila sebagi dasar hukum ditunjukkan oleh . . . .
- A.
  
  A. Nilai-nilai pancasila yang sifatnya universal digunakan acuan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya
- B.
  
  B. Peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk dapat diuji menggunakan pancasila. Apabila didapati peraturan tersebut menyimpang, peraturan perundang-undangan terkait secara otomatis batal demi hukum
- C.
  
  C. Melalui undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdanaan terorisme, yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, polisi dapat memidanakan penyandang dana kegiatan terorisme serta membekukan asetnya
- D.
  
  D. Perubahan terhadap ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
19.

20. Landasan hukum ini berisi pencabutan ketetapan MPR RI NOMOR II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa). Dalam ketetapan tersebut, ditegaskan kembali mengenai pancasila sebagai dasar negara. Landasan hukum yang dimaksud adalah . . ....
- A.
  
  A. Supersemar
- B.
  
  B. Dekret presiden 5 juli 1959
- C.
  
  C. Instruksi presiden nomor 12 tahun 1968
- D.
  
  D. Ketetapan MPR nomor XVIII/MPR/1998