Quiz Perpajakan Pph Pasal 25

Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Terdapat sanksi apabila Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 yaitu akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara sanksi keterlambatan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000,00.

cukup jelas.

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan kepada badan dan orang pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain :
Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Pajak Penghasilan Badan
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Pajak Penghasilan Pasal 15
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 25/29
Pajak Penghasilan Pasal 26

cukup jelas.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:
1. Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)
2. Melalui pemotogan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24)

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment:
- Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri.
- Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

lebih jelasnya cek website https://www.online-pajak.com/

Laba BUT yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan, pada dasarnya menganut pengertian yang diatur dalam pasal 7 UN model. Ada beberapa pengertian yang menyangkut Laba BUT tersebut yaitu : Attribution Rule: Laba BUT di suatu negara merupakan laba yang diperoleh dari kegiatannya di negara tersebut.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT) adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT) adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPPT adalah 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.

Effectively Connected Rule : penghasilan seperti yang ada pada pasal 26 UU PPH (dividen, bunga, royalti dll) yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya dan memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha BUT nya di Indonesia dianggap sebagai penghasilan BUT nya di Indonesia

sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010.

Tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah sebagai berikut:

Penghasilan sampai Rp50.000.000 per tahun = 5%
Penghasilan Rp50.000.000–Rp250.000.000 per tahun = 15%
Penghasilan Rp250.000.000–Rp500.000.000 per tahun = 25%
Penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun = 30%

cukup jelas

Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP–OPSPT) adalah Wajib Pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPSPT adalah dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) x tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (12 bulan).