1.
Untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, maka pembayaran PPh pasal 25 dilakukan secara ...
Correct Answer
D. Angsuran
Explanation
Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
2.
Berikut ini yang merupakan dasar hukum dari perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah ...
Correct Answer
A. UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008
Explanation
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan kepada badan dan orang pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.
Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain :
Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Pajak Penghasilan Badan
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Pajak Penghasilan Pasal 15
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 25/29
Pajak Penghasilan Pasal 26
3.
Berikut ini yang bukan merupakan objek PPh pasal 25 adalah ...
Correct Answer
A. PPh Pasal 17
Explanation
Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:
1. Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)
2. Melalui pemotogan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24)
4.
Laba BUT di suatu negara merupakan laba yang diperoleh dari kegiatannya di negara tersebut disebut ...
Correct Answer
A. Attribution Rule
Explanation
Laba BUT yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan, pada dasarnya menganut pengertian yang diatur dalam pasal 7 UN model. Ada beberapa pengertian yang menyangkut Laba BUT tersebut yaitu : Attribution Rule: Laba BUT di suatu negara merupakan laba yang diperoleh dari kegiatannya di negara tersebut.
5.
Penghasilan seperti yang ada pada pasal 26 UU PpH (dividen, bunga, royalti dll) yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya disebut ...
Correct Answer
C. Effectively Connected Rule
Explanation
Effectively Connected Rule : penghasilan seperti yang ada pada pasal 26 UU PPH (dividen, bunga, royalti dll) yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya dan memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha BUT nya di Indonesia dianggap sebagai penghasilan BUT nya di Indonesia
6.
Sistem pemungutan pajak yang digunakan pada pemungutan PpH pasal 25 adalah ...
Correct Answer
D. Self assessment system
Explanation
Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment:
- Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri.
- Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.
7.
Berikut ini yang merupakan penghitungan tarif pajak bagi WPOP pengusaha tertentu adalah ...
Correct Answer
D. 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
Explanation
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT) adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPPT adalah 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
8.
WPOP yang melakukan usaha penjualan barang disebut dengan ...
Correct Answer
B. WPOP pengusaha tertentu
Explanation
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT) adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha.
9.
Apabila Wajib Pajak terlambat membayar pajak PPh pasal 25, maka WP akan dikenai bunga sebesar ... per bulan
Correct Answer
B. 2%
Explanation
Terdapat sanksi apabila Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 yaitu akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara sanksi keterlambatan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000,00.
10.
Aplikasi yang digunakan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang menyediakan kemudahan dalam membuat laporan PPN, PPh pasal 23, dan PPh pasal 21 yang dibutuhkan sebelum membuat laporan PPh pasal 25 adalah ...
Correct Answer
C. OnlinePajak
Explanation
lebih jelasnya cek website https://www.online-pajak.com/
11.
Wajib Pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri disebut________
Correct Answer
WP-OPSPT, Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu, WPOP-SPT, WPOP SPT, WP OPSPT
Explanation
Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP–OPSPT) adalah Wajib Pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPSPT adalah dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) x tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (12 bulan).
12.
Tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000,00 per tahun adalah sebesar ________ persen.
Correct Answer
5, 5%, 5 %
Explanation
Tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah sebagai berikut:
Penghasilan sampai Rp50.000.000 per tahun = 5%
Penghasilan Rp50.000.000–Rp250.000.000 per tahun = 15%
Penghasilan Rp250.000.000–Rp500.000.000 per tahun = 25%
Penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun = 30%
13.
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan adalah PKP x 25% tarif PPh Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut dengan ________
Correct Answer
Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan Usaha
Explanation
cukup jelas
14.
Untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 3%.
Correct Answer
B. False
Explanation
Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.
15.
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran PPh pasal 25 harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya.
Correct Answer
A. True
Explanation
cukup jelas.
16.
Misalnya, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada ________
Correct Answer
hari berikutnya
Explanation
sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010.
17.
Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 50% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).
Correct Answer
B. False
Explanation
Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).
18.
Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.
Correct Answer
A. True
Explanation
cukup jelas.
19.
Tn. Damar menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 2009 pada bulan Maret 2018. Angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2017 adalah Rp 1.000.000,00. Maka, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2018 masing-masing adalah: Rp 1.000.000,00. Jadi Tn. Damar harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Januari dan Februari 2018 masing-masing adalah: Rp 1.000.000,00
Correct Answer
A. True
Explanation
Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.
20.
SOAL HITUNGAN :
PT Makmur Sejahtera bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2019, perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar 60.000.000.000,00. Dari penjualan yang dimiliki PT Makmur Sejahtera, terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00. Atas penjualan tersebut, terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 8.000.000.000,00. Tentukan besarnya angsuran PPh pasal 25 PT Makmur Sejahtera untuk tahun 2020 !
________
format menjawab : Rp(spasi)xx.xxx.xxx (dibulatkan angka koma
Correct Answer
Rp37.916.666, Rp37.916.667, Rp 37.916.666, Rp 37.916.666, Rp37.916.667, 37.916.667, 37.916.666
Explanation
atau Rp37.916.667