Latihan Soal Pkn MA Kelas X Nilai-nilai Pancasila DLM Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara

1. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah trias politika, terdiri dari... *

eksekutif, federatif, dan legislatif

legislatif, yudikatif, dan federatif

legislatif, eksekutif, dan yudikatif

legislatif, eksekutif, dan federatif

Montesquieu's theory of separation of powers, known as trias politika, consists of three branches of government: the legislative, executive, and judicial branches. This theory advocates for the division of power among these branches to prevent any single entity from becoming too powerful and potentially abusing their authority. The correct answer, "legislatif, eksekutif, dan yudikatif" in English translates to "legislative, executive, and judicial," accurately represents Montesquieu's concept of the separation of powers.

Explanation

Montesquieu's theory of separation of powers, known as trias politika, consists of three branches of government: the legislative, executive, and judicial branches. This theory advocates for the division of power among these branches to prevent any single entity from becoming too powerful and potentially abusing their authority. The correct answer, "legislatif, eksekutif, dan yudikatif" in English translates to "legislative, executive, and judicial," accurately represents Montesquieu's concept of the separation of powers.

2. Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah...

menghargai hak orang lain

menghargai keanekaragaman budaya

mencintai tanah air

musyawarah untuk mencapai mufakat

The correct answer is "musyawarah untuk mencapai mufakat". This is because musyawarah (consultation) is a form of democratic decision-making in which individuals or groups come together to discuss and negotiate to reach a consensus or agreement. This reflects the value of democracy and consensus-building, which are important principles of Pancasila. By engaging in musyawarah, individuals can express their opinions, listen to others, and work together to find common ground, ultimately fostering unity and harmony within society.

Explanation

The correct answer is "musyawarah untuk mencapai mufakat". This is because musyawarah (consultation) is a form of democratic decision-making in which individuals or groups come together to discuss and negotiate to reach a consensus or agreement. This reflects the value of democracy and consensus-building, which are important principles of Pancasila. By engaging in musyawarah, individuals can express their opinions, listen to others, and work together to find common ground, ultimately fostering unity and harmony within society.

3. Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan...

konstitutif

eksekutif

legislatif

yudikatif

The correct answer is "eksekutif". The explanation for this is that the question is asking about the power or authority responsible for enforcing laws and governing the state. The executive branch of government is specifically tasked with carrying out these functions, which include implementing policies, making decisions, and overseeing the day-to-day operations of the state. Therefore, the executive branch is the correct answer in this context.

Explanation

The correct answer is "eksekutif". The explanation for this is that the question is asking about the power or authority responsible for enforcing laws and governing the state. The executive branch of government is specifically tasked with carrying out these functions, which include implementing policies, making decisions, and overseeing the day-to-day operations of the state. Therefore, the executive branch is the correct answer in this context.

4. Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional merupakan pengertian dari kedaulatan...

kedalam

keluar

tertinggi

mutlak

The correct answer is "kedalam". In the given question, it is stated that "Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional merupakan pengertian dari kedaulatan..." which translates to "The highest authority of the state to carry out the state's functions in national affairs is the definition of sovereignty...". From this context, it can be inferred that the correct answer is "kedalam" as it represents the concept of sovereignty.

Explanation

The correct answer is "kedalam". In the given question, it is stated that "Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional merupakan pengertian dari kedaulatan..." which translates to "The highest authority of the state to carry out the state's functions in national affairs is the definition of sovereignty...". From this context, it can be inferred that the correct answer is "kedalam" as it represents the concept of sovereignty.

5. Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah...

persamaan

permusyawaratan

penghargaan atas hak

perdamaian

The term "permusyawaratan" refers to the concept of consultation and consensus-building in decision-making processes. It is not directly related to the values of fairness and civility towards humanity. The other options, such as equality, respect for rights, and peace, are all values that are commonly associated with a just and civilized humanity. Therefore, "permusyawaratan" is the answer that does not belong to the values mentioned in the question.

Explanation

The term "permusyawaratan" refers to the concept of consultation and consensus-building in decision-making processes. It is not directly related to the values of fairness and civility towards humanity. The other options, such as equality, respect for rights, and peace, are all values that are commonly associated with a just and civilized humanity. Therefore, "permusyawaratan" is the answer that does not belong to the values mentioned in the question.

6. Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu sifat hakikat negara untuk ....

memaksa

memonopoli

mencakup semua

menguasai

The correct answer is "memonopoli." This is because the statement suggests that the state has the exclusive right to determine the common goals of society. "Memonopoli" means to monopolize or have exclusive control over something, which aligns with the idea that the state has the sole authority in setting these goals.

Explanation

The correct answer is "memonopoli." This is because the statement suggests that the state has the exclusive right to determine the common goals of society. "Memonopoli" means to monopolize or have exclusive control over something, which aligns with the idea that the state has the sole authority in setting these goals.

7. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...

moneter

legislatif

yudikatif

eksaminatif

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah eksaminatif. Kekuasaan ini berkaitan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk penggunaan dana publik dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Explanation

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah eksaminatif. Kekuasaan ini berkaitan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk penggunaan dana publik dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

8. LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri adalah ...

BIN dan BPKP

BIN dan LIPI

BKN dan BSN

BPN dan BKN

BIN dan BPKP tidak perlu dikoordinasikan oleh menteri karena keduanya merupakan lembaga yang berada di bawah Kepresidenan. BIN (Badan Intelijen Negara) bertanggung jawab dalam bidang intelijen keamanan negara, sementara BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Karena kedua lembaga ini berada di bawah Kepresidenan, mereka tidak perlu dikoordinasikan oleh menteri.

Explanation

BIN dan BPKP tidak perlu dikoordinasikan oleh menteri karena keduanya merupakan lembaga yang berada di bawah Kepresidenan. BIN (Badan Intelijen Negara) bertanggung jawab dalam bidang intelijen keamanan negara, sementara BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Karena kedua lembaga ini berada di bawah Kepresidenan, mereka tidak perlu dikoordinasikan oleh menteri.

9. Lembaga pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah...

bulog

BPOM

BUMN

LIPI

The correct answer is BUMN because BUMN stands for Badan Usaha Milik Negara, which translates to State-Owned Enterprises. BUMN is not a non-ministerial government institution, but rather a type of business entity that is owned and controlled by the government. On the other hand, bulog, BPOM, and LIPI are examples of non-ministerial government institutions that are tasked with specific governmental functions.

Explanation

The correct answer is BUMN because BUMN stands for Badan Usaha Milik Negara, which translates to State-Owned Enterprises. BUMN is not a non-ministerial government institution, but rather a type of business entity that is owned and controlled by the government. On the other hand, bulog, BPOM, and LIPI are examples of non-ministerial government institutions that are tasked with specific governmental functions.

10. Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah...

perdamaian

solidaritas

partisipasi

kesetaraan

Pancasila is the foundational ideology of Indonesia, which contains important values for the nation. One of these values is equality, which is reflected in the third principle of Pancasila. Equality promotes fairness and justice, ensuring that all individuals have equal rights and opportunities in society. It emphasizes the importance of treating everyone with respect and dignity, regardless of their differences in terms of gender, race, religion, or social status. By including kesetaraan (equality) as one of its core values, Pancasila aims to create a harmonious and inclusive society where every individual is treated fairly and has equal access to opportunities.

Explanation

Pancasila is the foundational ideology of Indonesia, which contains important values for the nation. One of these values is equality, which is reflected in the third principle of Pancasila. Equality promotes fairness and justice, ensuring that all individuals have equal rights and opportunities in society. It emphasizes the importance of treating everyone with respect and dignity, regardless of their differences in terms of gender, race, religion, or social status. By including kesetaraan (equality) as one of its core values, Pancasila aims to create a harmonious and inclusive society where every individual is treated fairly and has equal access to opportunities.