1.
Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam...
Correct Answer
A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Explanation
The correct answer is Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 because it is the only option that matches the given information. The question asks about the regulation of marriage, and the only law mentioned that is related to marriage is Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2.
Pada PP No. 45 tahun 1990, ketentuan pasal 12 lama diberikan ketentuan pasal 11 baru dengan mengubah ketentuan ayat 3 sehingga berbunyi...
Correct Answer
C. Pimpinan bank milik negara dan pimpinan badan usaha milik negara wajib meminta izin terlebih dahulu dari presiden
Explanation
The answer is correct because it states that the leaders of state-owned banks and state-owned enterprises must obtain permission from the president before taking any action. This is in accordance with the provisions of Article 11 of the new regulation, which replaces the previous provisions of Article 12. The explanation highlights the requirement for obtaining permission from the president, which is the key point mentioned in the given statement.
3.
Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian diatas merupakan pendapat dari..
Correct Answer
A. Prof. Subekti, SH
Explanation
The correct answer is Prof. Subekti, SH. This is because the question asks for the opinion or definition of marriage, and Prof. Subekti, SH is the one who provided the given definition.
4.
Which one do you Dalam pasal 10 izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan untuk pejabat apabila memenuhi sekurang kurangnya syarat kumulatif, syarat komulatif sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 ialah..?
Correct Answer
A. Ada persetujuan tertulis dari istri
Explanation
The correct answer is "Ada persetujuan tertulis dari istri" because according to the given information in Pasal 10, the permission to have multiple wives can only be granted to officials if they meet certain cumulative conditions. One of these conditions is that there must be a written consent from the wife. This implies that the wife's agreement is necessary for the official to be allowed to have more than one wife.
5.
Di dalam peraturan pemerintahan republik indonesia no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan uud terdapat pasal 20 ayat 1 merupakan gugatan perceraian diajukan oleh suami ayau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya yaitu meliputi...
Correct Answer
C. Tempat kediaman tergugat
Explanation
The correct answer is "Tempat kediaman tergugat". According to the given information, in the Indonesian government regulation no 9 of 1975 regarding the implementation of the constitution, Article 20 paragraph 1 states that a divorce lawsuit is filed by the husband or wife or their representative to the court in the jurisdiction where the defendant resides. Therefore, the correct answer is the "Tempat kediaman tergugat" which means the residence of the defendant.
6.
Dibawah ini yang merupakan larangan perkawinan antara dua orang adalah..
Correct Answer
D. Hubungan susuan
Explanation
Hubungan susuan merupakan larangan perkawinan antara dua orang.
7.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kakal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Pengertian tersebut terdapat pada peratran pemerintah nomor....
Correct Answer
A. Pp no 45 tahun 1990
8.
Dibawah ini yang menyebabkan perceraian adalah...
Correct Answer
C. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga
Explanation
Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat menyebabkan perceraian karena ketidaksesuaian, ketidakpuasan, dan konflik antara pasangan. Ketidakharmonisan dapat timbul karena perbedaan nilai, tujuan, atau harapan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah atau komunikasi yang buruk juga dapat memperburuk ketidakharmonisan. Jika masalah ini tidak dapat diatasi atau diselesaikan dengan baik, pasangan mungkin memilih untuk bercerai untuk menghindari kehidupan yang tidak bahagia dan tidak sehat.
9.
Pasal 31 kitab undang undang hukum perdata mengatur tentang...
Correct Answer
B. Antara ipar laki laki dan ipar perempuan
Explanation
Pasal 31 of the Civil Code regulates the relationship between brothers-in-law and sisters-in-law. It specifies the legal rights and obligations between these individuals. This provision is unrelated to blood relationships, adultery, or foster relationships.
10.
Larangan hubungan sedarah diatur dalam..
Correct Answer
A. Pasal 8 sub b
Explanation
The correct answer is Pasal 8 sub b because it states the prohibition of incestuous relationships.
11.
Izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 hanya dapat diberikan olehpejabat apabila..
Correct Answer
A. Ada persetujuan tertulis dari istri untuk suami
Explanation
The correct answer is "Ada persetujuan tertulis dari istri untuk suami." This means that permission for female civil servants to become a second, third, or fourth wife can only be given by an official if there is written consent from the current wife to the husband. This condition ensures that all parties involved are aware and agree to the arrangement, promoting transparency and consent in polygamous marriages.
12.
Tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadi perceraian akan dijatuhu hukuman..
Correct Answer
A. Hukuman disiplin berat
Explanation
The correct answer is "Hukuman disiplin berat" because the statement mentions that not reporting the divorce within a maximum period of 1 month from the occurrence of the divorce will result in a disciplinary punishment. "Hukuman disiplin berat" implies a severe disciplinary punishment, which is fitting in this context.
13.
Setiap alasan yang menerima izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara...
Correct Answer
B. Tertulis kepada pejabat
Explanation
Alasan yang menerima izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu harus memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Ini menunjukkan bahwa alasan-alasan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan izin. Penyampaian secara tertulis juga dapat memberikan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai alasan-alasan tersebut.
14.
Pembagian gaji kepada mantan istri tidak di berikan apabila alasan perceraian disebabkan karena...
Correct Answer
C. Istri berzina dan melakukan kekejaman
Explanation
The correct answer is "Istri berzina dan melakukan kekejaman". This means that the division of salary to the former wife will not be given if the reason for divorce is due to the wife committing adultery and engaging in cruel behavior. This suggests that in cases where the wife has been unfaithful and has engaged in cruel actions, she may not be entitled to receive a portion of the husband's salary.
15.
Pada peraturan pemerintahan no 10 tahun 1983 tentang izin perkawnan dan perceraian bagi PNS terdapat pasal 10 merupakan syarat alternatif yaitu...
Correct Answer
A. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
Explanation
The correct answer is "Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri." This means that one of the alternative requirements stated in Article 10 of Government Regulation No. 10 of 1983 for marriage and divorce permits for civil servants is that the wife is unable to fulfill her duties as a wife.
16.
Usia calon mempelai pria untuk melakukan perkawinan sekurang kurangnya adalah...
Correct Answer
C. 19
Explanation
The minimum age for a groom to get married is 19.
17.
Syarat – syarat perkawinan diatur dalam..
Correct Answer
C. Undang-undang nomor 1 tahun 1974
Explanation
The correct answer is "Undang-undang nomor 1 tahun 1974" because it states that the conditions and regulations for marriage are governed by this specific law.
18.
Usia calon mempelai wanita untuk melakukan perkawinan sekurang kurangnya adalah...
Correct Answer
D. 16
Explanation
The minimum age for a woman to get married is 16.
19.
Hubungan susuan diatur dalam..
Correct Answer
E. Pasal 8 sub d
20.
Larangan perkawinan bagi seseorang wanita selama masa tunggu diatur dalam...
Correct Answer
C. Pasal 11 UU no 1 tahun 1974
Explanation
The correct answer is "Pasal 11 UU no 1 tahun 1974" because it states that the prohibition of marriage for a woman during the waiting period is regulated in this article.