Soal Kepegawaian Kelas Xii Otkp Bab 3
.
- 1.
Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam...
- A.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- B.
Undang-undang nomor2 tahun 1977
- C.
Undang-undang nomor 3 tahun 1974
- D.
Undang-undang nomor 4 tahun 1976
- E.
Undang – ndang nomor 1 tahun 1980
Correct Answer
A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974Explanation
The correct answer is Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 because it is the only option that matches the given information. The question asks about the regulation of marriage, and the only law mentioned that is related to marriage is Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Rate this question:
-
- 2.
Pada PP No. 45 tahun 1990, ketentuan pasal 12 lama diberikan ketentuan pasal 11 baru dengan mengubah ketentuan ayat 3 sehingga berbunyi...
- A.
Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap untuk mendasarinya
- B.
Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis
- C.
Pimpinan bank milik negara dan pimpinan badan usaha milik negara wajib meminta izin terlebih dahulu dari presiden
- D.
Pegawai negri sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan PNS Wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat
- E.
Sebelum menggambil keputusan pejabat berusahan terlebih dahulu menurunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk memberi nasehat
Correct Answer
C. Pimpinan bank milik negara dan pimpinan badan usaha milik negara wajib meminta izin terlebih dahulu dari presidenExplanation
The answer is correct because it states that the leaders of state-owned banks and state-owned enterprises must obtain permission from the president before taking any action. This is in accordance with the provisions of Article 11 of the new regulation, which replaces the previous provisions of Article 12. The explanation highlights the requirement for obtaining permission from the president, which is the key point mentioned in the given statement.Rate this question:
-
- 3.
Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian diatas merupakan pendapat dari..
- A.
Prof. Subekti, SH
- B.
Prof. Mr. Pul. Schoiten
- C.
Prof. Dr. R. Wirjono prodjodikoro SH
- D.
Soerjono Soekanto
- E.
Nichollo Machiavelli
Correct Answer
A. Prof. Subekti, SHExplanation
The correct answer is Prof. Subekti, SH. This is because the question asks for the opinion or definition of marriage, and Prof. Subekti, SH is the one who provided the given definition.Rate this question:
-
- 4.
Which one do you Dalam pasal 10 izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan untuk pejabat apabila memenuhi sekurang kurangnya syarat kumulatif, syarat komulatif sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 ialah..?
- A.
Ada persetujuan tertulis dari istri
- B.
Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- C.
Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan
- D.
Bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- E.
Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
Correct Answer
A. Ada persetujuan tertulis dari istriExplanation
The correct answer is "Ada persetujuan tertulis dari istri" because according to the given information in Pasal 10, the permission to have multiple wives can only be granted to officials if they meet certain cumulative conditions. One of these conditions is that there must be a written consent from the wife. This implies that the wife's agreement is necessary for the official to be allowed to have more than one wife.Rate this question:
-
- 5.
Di dalam peraturan pemerintahan republik indonesia no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan uud terdapat pasal 20 ayat 1 merupakan gugatan perceraian diajukan oleh suami ayau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya yaitu meliputi...
- A.
Tempat kediaman perceraian
- B.
Tempat kediaman pengadlan
- C.
Tempat kediaman tergugat
- D.
Tempat kediaman bersama
- E.
Tempat kediaman keluarga
Correct Answer
C. Tempat kediaman tergugatExplanation
The correct answer is "Tempat kediaman tergugat". According to the given information, in the Indonesian government regulation no 9 of 1975 regarding the implementation of the constitution, Article 20 paragraph 1 states that a divorce lawsuit is filed by the husband or wife or their representative to the court in the jurisdiction where the defendant resides. Therefore, the correct answer is the "Tempat kediaman tergugat" which means the residence of the defendant.Rate this question:
-
- 6.
Dibawah ini yang merupakan larangan perkawinan antara dua orang adalah..
- A.
Beda negara
- B.
Beda suku
- C.
Beda bahasa
- D.
Hubungan susuan
- E.
Hubungan persahabatan
Correct Answer
D. Hubungan susuanExplanation
Hubungan susuan merupakan larangan perkawinan antara dua orang.Rate this question:
-
- 7.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kakal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Pengertian tersebut terdapat pada peratran pemerintah nomor....
- A.
Pp no 45 tahun 1990
- B.
Surat edaran no 8
- C.
Pp no 9 tahun 1945
- D.
Pp ni 30 tahun 1983
- E.
Undang undang no 1 tahun 1974
Correct Answer
A. Pp no 45 tahun 1990 -
- 8.
Dibawah ini yang menyebabkan perceraian adalah...
- A.
Komunikasi yang lancar
- B.
Hubungan jarak jauh
- C.
Ketidakharmonisan dalam rumah tangga
- D.
Ekonomi yang mapan
- E.
Saling menghargai
Correct Answer
C. Ketidakharmonisan dalam rumah tanggaExplanation
Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat menyebabkan perceraian karena ketidaksesuaian, ketidakpuasan, dan konflik antara pasangan. Ketidakharmonisan dapat timbul karena perbedaan nilai, tujuan, atau harapan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah atau komunikasi yang buruk juga dapat memperburuk ketidakharmonisan. Jika masalah ini tidak dapat diatasi atau diselesaikan dengan baik, pasangan mungkin memilih untuk bercerai untuk menghindari kehidupan yang tidak bahagia dan tidak sehat.Rate this question:
-
- 9.
Pasal 31 kitab undang undang hukum perdata mengatur tentang...
- A.
Hubungan darah dalam garis ke atas maupun ke bawah
- B.
Antara ipar laki laki dan ipar perempuan
- C.
Berdasarkan pengadilan telah dinyatakan berzina
- D.
Hubunhan sedarah
- E.
Hubungan sesusuan
Correct Answer
B. Antara ipar laki laki dan ipar perempuanExplanation
Pasal 31 of the Civil Code regulates the relationship between brothers-in-law and sisters-in-law. It specifies the legal rights and obligations between these individuals. This provision is unrelated to blood relationships, adultery, or foster relationships.Rate this question:
-
- 10.
Larangan hubungan sedarah diatur dalam..
- A.
Pasal 8 sub b
- B.
Pasal 8 sub c
- C.
Pasal 8 sub d
- D.
Pasal 8 sub f
- E.
Pasal 8 sub a
Correct Answer
A. Pasal 8 sub bExplanation
The correct answer is Pasal 8 sub b because it states the prohibition of incestuous relationships.Rate this question:
-
- 11.
Izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 hanya dapat diberikan olehpejabat apabila..
- A.
Ada persetujuan tertulis dari istri untuk suami
- B.
Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat
- C.
Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- D.
Bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- E.
Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
Correct Answer
A. Ada persetujuan tertulis dari istri untuk suamiExplanation
The correct answer is "Ada persetujuan tertulis dari istri untuk suami." This means that permission for female civil servants to become a second, third, or fourth wife can only be given by an official if there is written consent from the current wife to the husband. This condition ensures that all parties involved are aware and agree to the arrangement, promoting transparency and consent in polygamous marriages.Rate this question:
-
- 12.
Tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadi perceraian akan dijatuhu hukuman..
- A.
Hukuman disiplin berat
- B.
Hukuman disiplin ringan
- C.
Diberhentikan tanpa memperoleh jaminan apapun
- D.
Diberikan teguran lisan
- E.
Option 5
Correct Answer
A. Hukuman disiplin beratExplanation
The correct answer is "Hukuman disiplin berat" because the statement mentions that not reporting the divorce within a maximum period of 1 month from the occurrence of the divorce will result in a disciplinary punishment. "Hukuman disiplin berat" implies a severe disciplinary punishment, which is fitting in this context.Rate this question:
-
- 13.
Setiap alasan yang menerima izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara...
- A.
Tidak tertulis
- B.
Tertulis kepada pejabat
- C.
Secara lisan
- D.
Berdasarkan keputusan
- E.
Ketentuan
Correct Answer
B. Tertulis kepada pejabatExplanation
Alasan yang menerima izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu harus memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Ini menunjukkan bahwa alasan-alasan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan izin. Penyampaian secara tertulis juga dapat memberikan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai alasan-alasan tersebut.Rate this question:
-
- 14.
Pembagian gaji kepada mantan istri tidak di berikan apabila alasan perceraian disebabkan karena...
- A.
Istri selalu melayani suami
- B.
Istri tidak pernah meninggalkan suami
- C.
Istri berzina dan melakukan kekejaman
- D.
Istri selalu meminta izin suami apabila ke luar rumah
- E.
Istri selalu mengajak dalam kebaikan
Correct Answer
C. Istri berzina dan melakukan kekejamanExplanation
The correct answer is "Istri berzina dan melakukan kekejaman". This means that the division of salary to the former wife will not be given if the reason for divorce is due to the wife committing adultery and engaging in cruel behavior. This suggests that in cases where the wife has been unfaithful and has engaged in cruel actions, she may not be entitled to receive a portion of the husband's salary.Rate this question:
-
- 15.
Pada peraturan pemerintahan no 10 tahun 1983 tentang izin perkawnan dan perceraian bagi PNS terdapat pasal 10 merupakan syarat alternatif yaitu...
- A.
Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- B.
Ada persetujuan tertulis dari istri
- C.
Istri dapat melahirkan keputusan
- D.
Ada jaminan tertulis dari pns
- E.
Istri mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan
Correct Answer
A. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istriExplanation
The correct answer is "Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri." This means that one of the alternative requirements stated in Article 10 of Government Regulation No. 10 of 1983 for marriage and divorce permits for civil servants is that the wife is unable to fulfill her duties as a wife.Rate this question:
-
- 16.
Usia calon mempelai pria untuk melakukan perkawinan sekurang kurangnya adalah...
- A.
20
- B.
17
- C.
19
- D.
16
- E.
24
Correct Answer
C. 19Explanation
The minimum age for a groom to get married is 19.Rate this question:
-
- 17.
Syarat – syarat perkawinan diatur dalam..
- A.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974
- B.
Undang-undang nomor2 tahun 1977
- C.
Undang-undang nomor 1 tahun 1974
- D.
Undang-undang nomor 4 tahun 1976
- E.
Undang – ndang nomor 1 tahun 1980
Correct Answer
C. Undang-undang nomor 1 tahun 1974Explanation
The correct answer is "Undang-undang nomor 1 tahun 1974" because it states that the conditions and regulations for marriage are governed by this specific law.Rate this question:
-
- 18.
Usia calon mempelai wanita untuk melakukan perkawinan sekurang kurangnya adalah...
- A.
17
- B.
20
- C.
19
- D.
16
- E.
24
Correct Answer
D. 16Explanation
The minimum age for a woman to get married is 16.Rate this question:
-
- 19.
Hubungan susuan diatur dalam..
- A.
Pasal 8 sub b
- B.
Pasal 8 sub c
- C.
Pasal 8 sub g
- D.
Pasal 8 sub f
- E.
Pasal 8 sub d
Correct Answer
E. Pasal 8 sub d -
- 20.
Larangan perkawinan bagi seseorang wanita selama masa tunggu diatur dalam...
- A.
Pasal 11 UU no. 5 tahun 1974
- B.
Pasal 11 UU no. 4 tahun 1974
- C.
Pasal 11 UU no 1 tahun 1974
- D.
Pasal 11 uu no 2 tahun 1974
- E.
Pasal 12 uu no 1 tahun 1974
Correct Answer
C. Pasal 11 UU no 1 tahun 1974Explanation
The correct answer is "Pasal 11 UU no 1 tahun 1974" because it states that the prohibition of marriage for a woman during the waiting period is regulated in this article.Rate this question:
-
Quiz Review Timeline +
Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.
-
Current Version
-
Mar 20, 2023Quiz Edited by
ProProfs Editorial Team -
Sep 10, 2019Quiz Created by
Roninglipar
Back to top