Soal Online Bab Kedaulatan
KELAS 8 SMT 2
Questions and Answers
- 1.
Kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara adalah pengertian dari ...
- A.
Kekuatan
- B.
Kedaulatan
- C.
Kedaulatan rakyat
- D.
Teori kedaulatan
- E.
Kekuatan
Correct Answer
B. KedaulatanExplanation
Kedaulatan adalah pengertian dari kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Kedaulatan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Dengan kata lain, kedaulatan adalah otoritas tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengambil keputusan politik, hukum, ekonomi, dan sosial di dalam wilayahnya.Rate this question:
-
- 2.
Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah kedaulatan bersifat …
- A.
Permanen
- B.
Asli
- C.
Bulat
- D.
Tidak Terbatas
Correct Answer
B. AsliExplanation
The correct answer is "Asli". This means that sovereignty originates from within a nation itself and is not derived from any external higher power. This implies that a nation has the ultimate authority and control over its own affairs without being subject to the influence or dominance of other powers.Rate this question:
-
- 3.
Istilah kedaulatan dalam istilah Prancis adalah …
- A.
Souverignity
- B.
Souverainete
- C.
Sovransi
- D.
Superamus
Correct Answer
B. SouveraineteExplanation
The correct answer is "Souverainete." In French, the term for sovereignty is "souverainete."Rate this question:
-
- 4.
Kedaulatan itu bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih berdiri adalah kedaulatan bersifat ….
- A.
Permanen
- B.
Asli
- C.
Bulat
- D.
Tidak Terbatas
Correct Answer
A. PermanenExplanation
The correct answer is "Permanen". This means that sovereignty is permanent and will exist as long as a country exists. This implies that the authority and power of a state to govern itself and make decisions within its own territory are enduring and cannot be easily taken away or revoked. It emphasizes the idea that sovereignty is an inherent and essential characteristic of a nation-state.Rate this question:
-
- 5.
Negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerrjasama dengan Negara lain untuk kepentingan bangsa dan negera adalah jenis kedaulatan …
- A.
Ekstren sauvereignety
- B.
Sovransi
- C.
Intern sauvereignety
- D.
Kedaulatan Rakyat
Correct Answer
A. Ekstren sauvereignetyExplanation
The correct answer is "ekstren sauvereignety". This term refers to the external sovereignty of a country, which means the right of a country to establish relationships or cooperate with other countries for the benefit of its nation and state. It signifies the independence and autonomy of a country in its external affairs and decision-making processes.Rate this question:
-
- 6.
Kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap UU/hukum disebut kekuasaan ….
- A.
Yudikatif
- B.
Federative
- C.
Eksekutif
- D.
Legislatif
Correct Answer
A. YudikatifExplanation
Kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap UU/hukum disebut kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini merupakan salah satu dari tiga kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan yang terpisah-pisah (separation of powers), selain kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk menjaga keadilan dalam masyarakat dengan mengadili kasus-kasus hukum dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.Rate this question:
-
- 7.
Tiga lembaga Negara baru seterlah UUD 1945 amandemen yaitu …
- A.
MA, KY, MK
- B.
KY, DPD, MK
- C.
MK,BPK, DPD
- D.
DPD, BPK, KY
Correct Answer
B. KY, DPD, MKExplanation
The correct answer is KY, DPD, MK. This answer is correct because it lists the three new state institutions that were established after the amendment of the 1945 Constitution. KY refers to the Komisi Yudisial (Judicial Commission), DPD refers to Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representative Council), and MK refers to Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). These three institutions were created to strengthen the checks and balances system in the Indonesian government and ensure the protection of constitutional rights.Rate this question:
-
- 8.
Mengajukan usul kepada DPR tentang Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah merupakan wewenang dari ….
- A.
DPRD
- B.
BPK
- C.
DPD
- D.
DPR
Correct Answer
C. DPDExplanation
The correct answer is DPD. DPD stands for Dewan Perwakilan Daerah or Regional Representative Council in English. DPD has the authority to propose bills to the DPR (Dewan Perwakilan Rakyat or People's Representative Council) regarding regional autonomy, central and regional relations, and the formation, division, and merger of regions. The DPD represents the interests of the regions in the legislative process and ensures that regional issues are taken into account in the decision-making process at the national level.Rate this question:
-
- 9.
hak untuk meminta keterangan kepada Presiden.
- A.
Hak interpelasi,
- B.
Hak angket,
- C.
Hak inisiatif,
- D.
Hak budget
Correct Answer
A. Hak interpelasi,Explanation
Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada Presiden. Hak ini memungkinkan anggota parlemen untuk mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada Presiden tentang kebijakan pemerintah yang sedang dilakukan. Dengan adanya hak interpelasi, anggota parlemen dapat mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik.Rate this question:
-
- 10.
Negara yang tidak menganut sistem parlementer adalah …
- A.
Inggris
- B.
Belanda
- C.
AS
- D.
Jepang.
Correct Answer
C. ASExplanation
The correct answer is AS. The United States does not adhere to a parliamentary system of government. Instead, it operates under a presidential system where the executive branch is separate from the legislative branch. In a parliamentary system, the executive branch is typically led by a prime minister who is chosen from the majority party in the legislature.Rate this question:
-
- 11.
Fungsi DPR untuk mengesahkan rancangan Anggaran Pendapatsan Negara dan Belanja Negara (RAPBN) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan fungsi ….
- A.
Hak interpelasi,
- B.
Hak angket,
- C.
Hak inisiatif,
- D.
Hak budget,
Correct Answer
D. Hak budget,Explanation
The correct answer is "Hak budget". The function of the DPR to approve the draft State Revenue and Expenditure Budget (RAPBN) into the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is related to the power of budget. This means that the DPR has the authority to review and make decisions regarding the allocation of funds in the national budget.Rate this question:
-
- 12.
Tugas pokok presiden sebagai pemegang komando tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara diatur oleh …
- A.
Pasal 11 UUD 1945
- B.
Pasal 10 UUD 1945
- C.
UU No. 10 Th 1998
- D.
UU No. 8 Th 1998
Correct Answer
B. Pasal 10 UUD 1945Explanation
The correct answer is "Pasal 10 UUD 1945". This article of the Indonesian Constitution states that the President has the main duty as the commander-in-chief of the army, navy, and air force. This means that the President is responsible for overseeing and leading the military forces of the country.Rate this question:
-
- 13.
Yang bukan merupakan tugas dan wewenang MPR adalah …
- A.
Berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
- B.
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
- C.
Menyusun undang-undang bersama presiden
- D.
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar
Correct Answer
C. Menyusun undang-undang bersama presidenExplanation
The correct answer is "Menyusun undang-undang bersama presiden." The explanation for this is that the MPR (People's Consultative Assembly) does not have the authority to draft laws together with the president. This task is typically carried out by the DPR (People's Representative Council) and the government. The MPR's main responsibilities include amending and establishing the Constitution, appointing the President and/or Vice President, and removing the President and/or Vice President from office according to the Constitution.Rate this question:
-
- 14.
Pembagian kekuasaan Negara menjadi 3 bagian yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif adalah teori yang dikemukakan oleh …
- A.
J.J. Rousseau
- B.
Montesquieu
- C.
Jean Bodin
- D.
John Locke,
Correct Answer
B. MontesquieuExplanation
Montesquieu is the correct answer because he is the one who proposed the theory of the separation of powers, which states that the powers of the government should be divided into three branches: legislative, executive, and judicial. This theory promotes a system of checks and balances, where each branch has its own powers and responsibilities to prevent the abuse of power. Montesquieu's ideas have had a significant influence on modern democratic systems around the world.Rate this question:
-
- 15.
Berikut Ciri sistem pemerintahan presidensial kecuali …
- A.
Kepala negara dan kepala pemerintah pegang oleh presiden
- B.
Menteri¬menteri negara diangkat dan ditunjuk oleh presiden, sehingga mereka bertanggung jawab kepada presiden.
- C.
Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh lembaga legislatif tetapi juga presiden tidak bisa membubarkan lembaga legislatif.
- D.
Presiden sebagai pemegang kewenangan legislasi
Correct Answer
D. Presiden sebagai pemegang kewenangan legislasiExplanation
The given statement is incorrect because in a presidential system, the president does not hold legislative power. In a presidential system, the executive and legislative branches of government are separate and independent from each other. The president's role is to enforce laws, not create or pass them. Legislative power is typically held by a separate body, such as a parliament or congress.Rate this question:
-
- 16.
Kedaulatan yang di anut bangsa Indoensia menurut UUD 1945 pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah
- A.
Kedaulatan Negara
- B.
Kedaulatan hukum
- C.
Kedaulatan tuhan
- D.
Kedaulatan rakyat
Correct Answer
B. Kedaulatan hukumExplanation
The correct answer is "Kedaulatan hukum" because according to Article 27, paragraph 1 of the 1945 Constitution of Indonesia, it states that "All citizens shall be equal before the law and the government shall respect and uphold the law and human rights in a democratic manner." This indicates that the sovereignty of the country is based on the rule of law, where the government is bound by the law and must ensure that it is upheld and respected.Rate this question:
-
- 17.
Kedaulatan yang di anut bangsa Indoensia menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 2 adalah :
- A.
Kedaulatan Negara
- B.
Kedaulatan hokum
- C.
Kedaulatan tuhan
- D.
Kedaulatan rakyat
Correct Answer
D. Kedaulatan rakyatExplanation
The correct answer is "Kedaulatan rakyat" because according to Article 1, paragraph 2 of the 1945 Indonesian Constitution, the sovereignty of the state is based on the power of the people. This means that the ultimate authority and decision-making power lies with the people of Indonesia.Rate this question:
-
- 18.
1. ciri sistem negara yang menganut kedaulatan rakyat adalah …
- A.
Kabinet di angkat parlemen
- B.
Perdana menteri setingkat dengan parlemen
- C.
Adanya upaya mosi tidak percaya
- D.
Adanya lembaga perwakilan rakyat
Correct Answer
D. Adanya lembaga perwakilan rakyatExplanation
The correct answer is "Adanya lembaga perwakilan rakyat." This is because a system that adheres to the principle of popular sovereignty allows for the representation of the people through a legislative body. This means that the government is elected by the people and is accountable to them. The presence of a representative institution, such as a parliament, ensures that the voices and interests of the citizens are considered in the decision-making process.Rate this question:
-
- 19.
yang tidak termasuk tokoh kedaulatan rakyat adalah …
- A.
J.J. Rousseau
- B.
Montesquieu
- C.
Jean Bodin
- D.
John Locke,
Correct Answer
C. Jean BodinExplanation
Jean Bodin is not included as a figure of popular sovereignty because his political theory did not advocate for the sovereignty of the people. Unlike Rousseau, Montesquieu, and Locke who all believed in the power of the people to govern themselves, Bodin believed in the absolute sovereignty of the monarch. He argued that the king should have unlimited power and that the people should obey and submit to the ruler's authority. Therefore, he does not fit the category of "tokoh kedaulatan rakyat" or figures of popular sovereignty.Rate this question:
-
- 20.
kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat, sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat merupakan pengertian dari …
- A.
Teori kedaulatan tuhan
- B.
Teori kedaulatan Negara
- C.
Teori kedaulatan rakyat
- D.
Toeri kedaulatan hukum
Correct Answer
C. Teori kedaulatan rakyatExplanation
The explanation for the correct answer, "teori kedaulatan rakyat" (theory of popular sovereignty), is that it states that the ultimate power of a state lies in the hands of the people. This means that the people have the authority to govern themselves and make decisions that affect their country. In this theory, the government is accountable to the people and derives its power from them. This concept is often associated with democratic systems where citizens have the right to vote and participate in the decision-making process.Rate this question:
-
Quiz Review Timeline +
Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.
-
Current Version
-
Mar 21, 2023Quiz Edited by
ProProfs Editorial Team -
Apr 21, 2014Quiz Created by
Imong
Sekolah Global Mandiri - Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sekolah Global Mandiri - Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Hermina Tahun 2020
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Hermina Tahun 2020