BAB II. Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
John Locke
Abraham Lincoln
Montesquieu
Plato
Thomas Hobbes
George Washington
Abraham Lincoln
Winston Churcill
John F. Kennedy
Bill Clinton
Miriam Budiarjo
E. Mulyasa
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Anas Sudjiono
Mahfud M.D
Rakyat
MPR
DPR
Presiden
Perdana Menteri
Ideologi
Sifat
Proses penyaluran kehendak
Ruang lingkup
Titik berat perhatiannya
Demokrasi rakyat
Demokrasi proletar
Demokrasi formal
Demokrasi konstitusional
Demokrasi material
Miriam Budiarjo
Thomas Hobbes
Mr. Kranenburg
Abraham Lincoln
Benyamin Franklin
Konstitusional
Rakyat
Langsung
Tidak langsung
Liberal
Ilmu Kewarganegaraan
Dasar-dasar Ilmu Politik
Sistem Politik di Indonesia
Hukum Tata Negara
Pengantar Ilmu Sosial
Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
Menjamin tegaknya keadilan
Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
Nilai-nilai toleransi, pramatisme, kerja sama dan mufakat
Pemilihan yang bebas dan jujur
Menjamin tegaknya keadilan
Jaminan hak-hak asasi manusia
Menjamin tegaknya keadilan
Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
Demokrasi liberal
Demokrasi rakyat
Demokrasi langsung
Demokrasi Pancasila
Demokrasi formal
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum
Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum
Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum
Kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum
Diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka tanpa tekanan
Pancasila dan TAP MPR
Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945
Pancasila dan Undang-Undang
Pancasila dan Perppu
Pancasila dan Keppres
Kerakyatan, permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan
Kemanusiaan, persatuan dan keadilan
Jiwa bangsa, budaya dan kepribadian
Persatuan kerakyatan dan permusyawaratan
Keseimbangan, persamaan dan kebebasan
Asas peri kerakyatan
Asas peri keadilan
Asas mufakat
Asas peri kemanusiaan
Asas persatuan dan kesatuan
Konstitusi RIS
UUDS
Dekrit Presiden
UU Darurat
Perjanjian KMB
Demokrasi revolusioner
Demokrasi parlementer
Demokrasi liberal
Demokrasi kerakyatan
Demokrasi terpimpin
5 kali
6 kali
7 kali
8 kali
9 kali
Soeharto
Susilo Bambang Yudhoyono
K.H. Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarno Putri
B.J. Habibie
Pembatasan kebebasan oleh aturan yang ketat
Persamaan kedudukan di muka hukum
Partisipasi dalam pembuatan keputusan
Distribusi pendapatan secara adil
Kebebasan yang bertanggung jawab
Wakil Rakyat
Perwakilan Daerah
Aparat Penegak Hukum
Aparatur Sipil Negara
Lembaga Tinggi Negara
Adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat
Norma-norma yang berlaku
Aturan hukum yang telah ditetapkan
Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah
Tujuan hidup berbangsa dan bernegara
Wait!
Here's an interesting quiz for you.