Latihan Soal Pat Pkn Kelas VIII (Smpit Pondok Duta)

Dalam UU No 12 Tahun 2011 menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (kosntitusi RI)

Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar falsafah negara (philosofishe gronslag), dari Negara, ideology Negara (staatidee) dalam pengertian ini Pancasila merupakan nilai dasar serta norma dasar untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara.

Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan wujud pencerminan dari kepribadian bangsa yang luhur ini.

Landasan idiil adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945

Wewenang, dan hak Presiden antara lain:

1.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2.Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
3.Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4.Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa).
5.Menetapkan Peraturan Pemerintah.
6.Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
7.Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
8.Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
9.Menyatakan keadaan bahaya.
10.Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
11.Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
12.Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
13.Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.
14.Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
15.Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.
16.Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
17.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
18.Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

ugas, Wewenang, dan Hak MPR antara lain:

1.Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar).
2.Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
3.Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
4.Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5.Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
6.Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden.

Fungsi legilasi: menetap kan uu dg persetujuan presiden
Fungsi anggaran: menyusun dan menetapkan apbn melalui uu
Fungsi pengawasan: mengawasi sistem pemerintahan oleh presiden

The correct answer is "Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU" because it states that the President holds the highest authority over the Army, Navy, and Air Force. This aligns with the role and responsibilities of a President as the commander-in-chief of the military forces in a country. The other options mentioned do not specifically pertain to the duties and powers of a President.

Ideologi memberikan kejelasan identitas nasional, memberi inspirasi akan cita-cita dan pendorong dalam tujuan masyarakatnya. dengan ideologi yg jelas, suatu negara akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan masalah politik,ekonomi,sosial,budaya,dan hankam yang timbul dalam gerak masyarakat yang semakin maju.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1disebutkan
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD 1945 adalah :

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi

– Menguji undang-undang terhadap UUD 19451.

– Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara 2. yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

– Memutus pembubaran partai politik.3.

– Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 :

1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Lembaga Yudikatif di Indonesia MA dan MK. KY tidak termasuk karena tugas KY tidak menyelenggarakan peradilan apapun, KY adalah lembaga independen pengawas perilaku hakim dan lembaga kehormatan hakim.

Sistem pemerintahan yang diamanatkan UUD 1945 adalah presidensiil, namun pada masa demokrasi liberal ada beberapa penyimpangan, salah satunya adalah sistem pemerintahan yang digunakan sistem pemerintahan parlementer