Ulangan Harian Pkn Kelas X

20 Pertanyaan | Total Attempts: 204

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Harian Pkn Kelas X

Bismillahir Rahmanir Rahim. .
1. Di Kolom yang pertama ketikan Nama Lengkap Kalian
2. Di Kolom yang Kedua Ketikan Kelas
3. Soal sebanyak 20 Butir dan semua Pilihan Ganda
4. Durasi untuk mengerjakan soal selama 25 menit
5. Durasi waktu akan berjalan disaat kalian sudah meng KLIK tombol Mulai/Star
3. Setelah ke dua kolom telah diisi silahkan Klik Mulai dan waktu otomatis akan langsung berjalan
4. Sebelum memulai baca Do'a terlebih dahulu.
5. Hasil Nilai ulangan kalian akan otomotis masuk ke databese yang ada di Bapak.
dan kalian akan mengetahui hasilnya secara langsung
6. Siswa hanya diperkenankan mengerjakan sebanyak SATU KALI.
8. Berdo'a terlebih dahulu sebelum di Mulai,


Questions and Answers
  • 1. 
    Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …
    • A. 

      Kekuasaan Legislatif

    • B. 

      Kekuasaan Eksekutif

    • C. 

      Kekuasaan Yudikatif

    • D. 

      Kekuasaan Federatif

    • E. 

      Kekuasaan Koordinafit

  • 2. 
    Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam …
    • A. 

      Pasal 20 Ayat (1)

    • B. 

      Pasal 20 Ayat (2)

    • C. 

      Pasal 20 Ayat (3)

    • D. 

      Pasal 20 Ayat (4)

    • E. 

      Pasal 20 Ayat (5)

  • 3. 
    Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
    • A. 

      Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

    • B. 

      Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara

    • C. 

      Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

    • D. 

      Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara

    • E. 

      Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

  • 4. 
    Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ....
    • A. 

      Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen

    • B. 

      Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

    • C. 

      Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet

    • D. 

      Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

    • E. 

      Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

  • 5. 
    Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ....
    • A. 

      Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

    • B. 

      Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

    • C. 

      Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

    • D. 

      Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

    • E. 

      Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

  • 6. 
    Perhatikan pernyataan di bawah ini!(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari....
    • A. 

      Bentuk negara kesatuan

    • B. 

      Bentuk negara federasi

    • C. 

      Bentuk pemerintahan republik

    • D. 

      Sistem pemerintahan presidensil

    • E. 

      Sistem pemerintahan parlementer

    • F. 

      Sistem pemerintahan parlementer

  • 7. 
    Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
    • A. 

      1 dan 2

    • B. 

      2 dan 3

    • C. 

      3 dan 5

    • D. 

      4 dan 6

    • E. 

      5 dan 6

  • 8. 
    Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali …
    • A. 

      Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

    • B. 

      Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

    • C. 

      Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

    • D. 

      Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

    • E. 

      Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

  • 9. 
    Perhatikan data di bawah ini!(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor …
    • A. 

      2 dan 4

    • B. 

      1 dan 3

    • C. 

      1 dan 4

    • D. 

      1 dan 2

    • E. 

      3 dan 4

  • 10. 
    Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali …
    • A. 

      Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

    • B. 

      Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

    • C. 

      Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan.

    • D. 

      Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

    • E. 

      Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

  • 11. 
    Typ1) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.2) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.4) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.5) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.6) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.Nilai-Nilai Pancasila diatas termasuk Nilai Sila,...(Cara Menjawab untuk Nomor ini silahkan Klik Kolom dan Ketik Jawaban Kamu dengan menyebutkan sila Contoh: Sila Dua)e question here. Example: Practice makes you [Blank]
  • 12. 
    Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang....
    • A. 

      Eksekutif

    • B. 

      Legislatif

    • C. 

      Federatif

    • D. 

      Yudikatif

    • E. 

      Otoriter

  • 13. 
    Pada Pasal 4 ayat (1) menerangkan tentang...
    • A. 

      DPR berhak menyusun Undang Undang

    • B. 

      Presiden RI Memegang Kekuasaan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar

    • C. 

      President berhak mengangkat dan memberhentikan Mentri

    • D. 

      President berhak mengangkat dan memberhentikan Anggota DPR

    • E. 

      MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang

  • 14. 
     
    1. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
    2. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
    3. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
    4. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
    5. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
    5. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.6. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
    • A. 

      1-2-3 dan 4

    • B. 

      1-2-4 dan 5

    • C. 

      1-2-3 dan 5

    • D. 

      2-3-4 dan 5

    • E. 

      1-3-4 dan 5

  • 15. 
    Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan...
    • A. 

      Kementrian Koordinator

    • B. 

      Kementrian Kelautan

    • C. 

      Kementrian yang Nomenklatur

    • D. 

      Kementrian Pertahanan

    • E. 

      Kementrian Hukum dan HAM

  • 16. 
    Kementrian Koordinator antara lain adalah....
    • A. 

      Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

    • B. 

      Bidang Pertahanan dan HAM

    • C. 

      Bidang Perikanan

    • D. 

      Bidang Kelautan

    • E. 

      Bidang Sosial

  • 17. 
    Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor....
    • A. 

      38 Tahun 2009

    • B. 

      39 Tahun 2008

    • C. 

      38 Tahun 2008

    • D. 

      39 Tahun 2009

    • E. 

      39 Tahun 2005

  • 18. 
    Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Kecuali....
    • A. 

      Badan Informasi Kelautan

    • B. 

      Badan Intelejen Negara

    • C. 

      Arsip Nasional Republik Indonesia

    • D. 

      Badan Kepegawaian Negara

    • E. 

      Badan Informasi Geospasial

  • 19. 
    Kementrian yang Nomenklatur antara lain....
    • A. 

      Kementrian dalam Negeri, Kementrian Sosial dan Kementrian Pendidikan dan Budaya

    • B. 

      Kementrian dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, dan Kementrian Keuangan

    • C. 

      Kementrian dalam Negeri, Kementrian Agama, dan Kementrian Keuangan

    • D. 

      Kementrian dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, dan Kementrian Pertahanan

    • E. 

      Kementrian dalam Negeri,Kementrian Pertahanan, dan Kementrian Keuangan

  • 20. 
    Nilai Sila Kemanusaian yang adil dan beradab, Kecuali.....
    • A. 

      Atheis dilarang berkembang di Indonesia

    • B. 

      Menjunjung Tinggi Kemerdekaan sebagai Hak segala Bangsa, Hal ini juga bersifat Universal

    • C. 

      Pengakuan adanya Kausa Prima (Sebab Pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa

    • D. 

      Menjamin penduduk untuk Memeluk Agama Masing-Masing dan beribadah menurut agamanya

    • E. 

      Nasionalisme

Back to Top Back to top