Try-out 1 Sertifikasi Ahli Pbj Dasar

90 Pertanyaan  I  By Latihan_Soal_PBJ on July 30, 2012
PEMBOBOTAN  NILAI  SOAL Benar/Salah : No 1 s.d 25 Peserta menjawab soal dengan benar (+2) Pilihan Ganda : No 26 s.d 80 Peserta menjawab soal dengan benar (+3) Studi Kasus : No 81 s.d 90 Peserta menjawab soal dengan benar (+4) Tidak ada pengurangan nilai, apabila jawaban salah atau soal tidak dijawab. Selamat Mencoba

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Paket Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas Rp 100 milyar, pemenangnya ditetapkan oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah.
1.
2.
2.  Biaya mobilisasi dapat diperhitungkan sebagai salah satu unsur biaya yang dibebankan pada uang muka.
1.
2.
3.  Sebelum kontrak ditandatangani, penyedia barang/jasa tidak dapat memulai pekerjaan walaupun Surat Perintah Mulai Kerja sudah diterbitkan.
1.
2.
4.  Panitia pengadaan dapat menetapkan besarnya jaminan pelaksanaan melebihi 5% dari nilai kontrak apabila nilai penawaran terlalu rendah
1.
2.
5.  Sesuai Perpres No 54 Tahun 2010 diatur bahwa jenis pengadaan meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
1.
2.
6.  Pelaksanana pengadaan barang/jasa pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan penyedia barang/jasa, dan pelaksanaan pengadaan dengan swakelola
1.
2.
7.  Salah satu kewenangan pengguna anggaran adalah mengumumkan rencana umum pengadaan
1.
2.
8.  Pengadaan meubelair dengan nilai Rp 500 juta  untuk keperluan sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan memesan langsung kepada perusahaan yang menyediakan peralatan tersebut
1.
2.
9.  Paket pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 milyar, pemenangnya ditetapkan oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala di daerah
1.
2.
10.  Organisasi pengadaan terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat pengadaan dan Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan
1.
2.
11.  Biaya pengadaan termasuk honor pejabat/panitia pengadaan tidak termasuk dalam biaya paket pekerjaan yang akan dilakukan pemilihan/penunjukan langsung.
1.
2.
12.  Penyusunan jadwal pelelangan oleh unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan harus memberikan waktu yang singkat kepada para penyedia barang/jasa agar pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan
1.
2.
13.  Prakualifikasi pemilihan langsung perlu diumumkan selama sekurang-kurangnya tiga (3) hari kerja.
1.
2.
14.  Kemampuan dasar calon penyedia harus diperhitungkan dengan cermat untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai sebesar Rp 300.000.000,-.
1.
2.
15.  Persyaratan penyedia yang mengharuskan calon peserta pernah melaksanakan pekerjaan di unit tempat berlangsungnya pengadaan barang/jasa merupakan persyaratan yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan.
1.
2.
16.  Mengingat bahwa paket pekerjaan yang menggunakan seleksi sederhana nilainya tidak terlalu besar, maka penilaian kualifikasi dapat dilakukan dengan pascakualifikasi.
1.
2.
17.  Dokumen kualifikasi pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pemilihan langsung dinamakan dokumen pascakualifikasi pemilihan langsung.
1.
2.
18.  Metode evaluasi sistem nilai adalah metode evaluasi yang tidak memperhitungkan keunggulan teknis suatu barang yang sepadan dengan harganya.
1.
2.
19.  Jika dalam suatu penawaran untuk pekerjaan yang berdasarkan sistem lump sum ditemukan harga yang timpang, maka sebelum menandatangani kontrak penawar tersebut diminta membuat pernyataan bahwa harga yang timpang hanya berlaku sampai dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
1.
2.
20.  Yang wajib diumumkan pada proses penunjukan langsung di papan pengumuman resmi pada saat awal prakualifikasi adalah nilai perkiraan pagu kegiatan.
1.
2.
21.  Dalam proses penunjukan langsung harus dilakukan negosiasi dan tidak perlu dilakukan evaluasi teknis.
1.
2.
22.  Kontrak harga satuan adalah kontrak yang jenis-jenis pekerjaannya belum dapat diidentifikasi, tetapi harga satuannya sudah pasti.
1.
2.
23.  Apabila pada suatu proses pengadaan seluruh syarat telah dipenuhi dan harga penawaran rata-rata diatas harga pasar, tetapi masih di bawah HPS, maka proses pengadaan telah sesuai dengan etika pengadaan.
1.
2.
24.  Pengadaan barang/jasa di kelurahan dan kecamatan tidak dapat dilaksanakan oleh ULP di kabupaten karena nilainya kecil.
1.
2.
25.  Peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
1.
2.
26.  Pemilihan penyedia barang/jasa pada suatu kegiatan swakelola harus dilaksanakan dengan :
1.
2.
3.
4.
27.  Kebijakan untuk meningkatkan pengguna produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (PBJP) diterapkan untuk :
1.
2.
3.
4.
28.  Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan melalui pelelangan yang terbuka sehingga :
1.
2.
3.
4.
29.  Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu Rp 400 juta perlu dibentuk pokja ULP dengan jumlah :
1.
2.
3.
4.
30.  Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai kualitas
1.
2.
3.
4.
31.  Berikut ini merupakan tugas ULP :
1.
2.
3.
4.
32.  Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu, hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan :
1.
2.
3.
4.
33.  Informasi atau ketentuan yang tidak diperlukan pada kerangka acuan kerja pekerjaan jasa konsultasi adalah :
1.
2.
3.
4.
34.  Salah satu persyaratan bagi tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perseorangan adalah :
1.
2.
3.
4.
35.  Data tentang pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir perlu dilampirkan pada isian dokumen kualifikasi untuk pengadaan :
1.
2.
3.
4.
36.  Pemasukan daftar hitam (Black List) karena kesalahan pada tahap pemasukan penawaran, dikenakan terhadap kesalahan, kecuali :
1.
2.
3.
4.
37.  Apabila pihak Pengguna Anggaran menginginkan hasil yang terbaik untuk pekerjaan jasa konsultasi dengan mengoptimalkan nilai pagu sebesar Rp 400 juta, maka metode evaluasi yang tepat adalah :
1.
2.
3.
4.
38.  Waktu penetapan pemenang lelang oleh Unit Layanan Pengadaan adalah :
1.
2.
3.
4.
39.  Pada pengumuman di surat kabar Nasional untuk pencetakan surat suara pemilu DPR, perlu dicantumkan persyaratan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
40.  Pengaturan pada pemaketan pengadaan yang dibolehkan adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
41.  Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ULP pada tahap pemberian penjelasan (aanwijzing) adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
42.  Dalam pelaksanaan pembukaan penawaran yang tidak boleh dilakukan adalah :
1.
2.
3.
4.
43.  Pekerjaan berikut ini boleh dilaksanakan dengan cara swakelola oleh instansi pengguna anggaran, kecuali :
1.
2.
3.
4.
44.  ULP menyampaikan undangan kepada peserta dengan peringkat teknis terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis untuk menghadiri acara pembukaan sampul II dengan ketentuan  :
1.
2.
3.
4.
45.  Pengadaan yang harus menggunakan metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi adalah :
1.
2.
3.
4.
46.  Setelah SPPBJ diterbitkan selanjutnya dilakukan penyelesaian (finalisasi) terhadap rancangan kontrak oleh :
1.
2.
3.
4.
47.  Persyaratan kualifikasi yang boleh ditambahkan dalam dokumen pengadaan :
1.
2.
3.
4.
48.  Dalam proses pengadaan jasa konsultasi berbadan hukum dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebelum kontrak disiapkan terlebih dahulu dibuat surat penetapan pemenang penyedia jasa yang dilakukan oleh :
1.
2.
3.
4.
49.  Pekerjaan-pekerjaan konstruksi dengan pagu sebesar Rp6 milyar dapat diikuti oleh penyedia yang mempunyai pengalaman dengan nilai minimal :
1.
2.
3.
4.
50.  Pengumuman pemenang dilakukan apabila :
1.
2.
3.
4.
51.  Dalam setiap tahap proses pelaksanaan proyek/program lazim dilakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri. Manakah diantara harga perkiraan sendiri dari setiap tahap berikut yang digunakan untuk keperluan proses pelelangan :
1.
2.
3.
4.
52.  Pembuatan kontrak yang nilai penawarannya mengalami perubahan setelah dilakukan koreksi aritmatik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
53.  Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola dapat dilaksanakan oleh :
1.
2.
3.
4.
54.  Apabila dalam pelaksanaan kontrak dijumpai adanya perbedaan ketentuan yang terdapat di dalam kontrak dengan dokumen pengadaan, berita acara penjelasan, dan dokumen penawaran, maka yang dirujuk adalah ketentuan yang terdapat dalam :
1.
2.
3.
4.
55.  Pemberian penjelasan pemilihan langsung pekerjaan konstruksi dilakukan sekurang-kurangnya berapa hari sejak tanggal pengumuman :
1.
2.
3.
4.
56.  Pemilihan penyedia barang/jasa pada suatu kegiatan swakelola harus dilaksanakan dengan :
1.
2.
3.
4.
57.  Beberapa persyaratan bagi penyedia barang/jasa dapat dimuat dalam pengumuman lelang, kecuali :
1.
2.
3.
4.
58.  Ketentuan yang tidak perlu dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa adalah :
1.
2.
3.
4.
59.  Koreksi aritmatik terhadap kesalahan volume yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam sebuah penawaran tidak dapat menyebabkan :
1.
2.
3.
4.
60.  Rencana Umum Pengadaan ditetapkan oleh
1.
2.
3.
4.
61.  Pekerjaan pencetakan naskah soal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) senilai 3 miliar dapat dilakukan dengan cara :
1.
2.
3.
4.
62.  Untuk pengadaan tambahan mebel di 50 sekolah dasar yang berbeda-beda & terpisah-pisah di 1 provinsi dengan total anggaran Rp5 miliar,maka
1.
2.
3.
4.
63.  Informasi atau data yang tidak diperlukan pada penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi adalah :
1.
2.
3.
4.
64.  Swakelola adalah
1.
2.
3.
4.
65.  Mengingat tidak tersedianya dana untuk pengadaan dokumen lelang, maka ULP dapat mengambil tindakan yang cepat dan efisien sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
66.  Contoh pekerjaan jasa konsultasi yang dapat dilaksanakan oleh konsultan perorangan, adalah :
1.
2.
3.
4.
67.  Penyedia pekerjaan konstruksi yang mempunyai sisa kemampuan paket (SKP) = 1 (satu) hanya boleh mengikuti pelelangan sebanyak :
1.
2.
3.
4.
68.  Evaluasi teknis yang dilaksanakan untuk penawaran pekerjaan pembangunan gedung kantor berlantai 4 (empat) adalah dengan cara :
1.
2.
3.
4.
69.  Dokumen kualifikasi adalah :
1.
2.
3.
4.
70.  Siapa saja yang harus hadir pada saat dilakukan klarifikasi/verifikasi ?
1.
2.
3.
4.
71.  Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa adalah :
1.
2.
3.
4.
72.  Pada waktu melakukan koreksi aritmatik untuk pekerjaan konstruksi, Unit Layanan Pengadaan dilarang :
1.
2.
3.
4.
73.  Pengaturan tentang harga penawaran timpang tercantum pada :
1.
2.
3.
4.
74.  Penawaran dinyatakan gagal apabila yang memasukkan penawaran dalam seleksi sederhana :
1.
2.
3.
4.
75.  Pekerjaan-pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu Rp 40 miliar dari dana APBN 2011 yang memerlukan waktu pelaksanaan Sembilan (9) bulan, perlu persiapan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
76.  Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa menjadi wewenang :
1.
2.
3.
4.
77.  Tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat dari :
1.
2.
3.
4.
78.  Pada kontrak harga satuan pengadaan barang dengan nilai Rp. 1,2 miliar, perubahan kontrak berupa tambahan lingkup pekerjaan dapt dilakukan untuk volume :
1.
2.
3.
4.
79.  Kontrak bukan tahun jamak tidak dapat diperpanjang waktu pelaksanaannya apabila :
1.
2.
3.
4.
80.  Kemampuan dasar dipersyaratkan untuk pemulaan kualifikasi, kecuali :
1.
2.
3.
4.
81.  Pekerjaan swakelola yang dilaksanakan di setiap instansi pemerintah bisa berjalan dengan lancar, tepat dan tertib, apabila pekerjaan swakelola oleh instansi tersebut direncanakan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
82.  Pada proses prakualifikasi untuk pengadaan surat suara yang pagunya bernilai lebih dari 60 milyar rupiah, wartawan dan lembaga swadaya masyarakat menilai bahwa panitia tidak transparan karena tidak diperbolehkan mendapat daftar penyedia yang mengikuti prakualifikasi, alasan panitia yang tepat adalah :
1.
2.
3.
4.
83.  Pada saat pembukaan penawaran pengadaan AC, penawar yang memasukkan penawaran dengan harga terendah ternyata adalah calon penyedia AC yang tidak mengikuti rapat penjelasan (aanwijzing). Sikap Unit Layanan Pengadaan dalam hal ini adalah :
1.
2.
3.
4.
84.  Ujian nasional untuk sekolah menengah umum (SMU) akan diselenggarakan pada pertengahan bulan April, sedangkan naskah ujian baru diterima Dinas Pendidikan Provinsi 1 (satu) minggu ?
1.
2.
3.
4.
85.  ULP yang dibentuk suatu kabupaten menyampaikan keluhan karena mereka diarahkan dan ditekan oleh bupati untuk memenangkan salah satu penyedia. Padahal penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta. Apa tindakan ULP yang terbaik dalam hal ini :
1.
2.
3.
4.
86.  Karena proses penetapan anggaran terlambat, maka waktu pelaksanaan kontrak berkurang, sehingga pekerjaan yang harus selesai pada pertengahan bulan Desember tidak bisa diselesaikan. Langkah apa yang harus diambil oleh PPK ?
1.
2.
3.
4.
87.  Dalam pengumuman prakualifikasi, ULP/Pejabat pengadaan menghimbau kepada peserta agar melakukan kemitraan sebelum menyampaikan dokumen prakualifikasi kepada ULP/Pejabat pengadaan. Beberapa dari dokumen prakualifikasi yang diterima ULP/Pejabat pengadaan terdapat perusahaan yang tidak berbentuk kemitraan karena merasa cukup mampu sebagai penyedia barang/jasa tunggal. Bagaimana pendapat anda terhadap bentuk kemitraan tadi :
1.
2.
3.
4.
88.  Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP menunda pembukaan dokumen penawaran selama 2 (dua) jam yang selanjutnya setelah ditunda 2 (dua) jam ?
1.
2.
3.
4.
89.  Pada saat penyusunan HPS baru diketahui bahwa anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran dalam rencana umum pengadaan berdasarkan country of origin, China yang baik secara mutu maupun harga memang lebih rendah dibandingkan dengan country of origin, Eropa atau Amerika. Atas saran tim teknis gedung dianjurkan menggunakan AC dengan country of origin, Eropa atau Amerika, sehingga ada kemungkinan HPS yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan lebih tinggi daripada anggaran yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam rencana umum pengadaan. Menghadapi situasi ini, tindakan pertama dari Pejabat Pembuat Komitmen yang paling tepat adalah :
1.
2.
3.
4.
90.  Suatu instansi pada tahun 2011 melelangkan pekerjaan rehabilitasi kantor yang direncanakan dapat selesai pada 15 Desember 2011. Namun, karena pada bulan Maret kantor yang bersangkutan belum dapat dikosongkan sesuai rencana, dan baru kosong pada bulan Mei, maka pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai rencana, sehingga melampaui tahun anggaran 2011, yaitu pada bulan Januari 2012. Situasi yang paling tepat adalah :
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz